padrirestaurant.net

padrirestaurant.net – Sebagai respons terhadap aksi mogok kerja yang melibatkan sejumlah besar dokter dan tenaga kesehatan, Pemerintah Korea Selatan telah mengeluarkan perintah bagi para dokter yang terlibat untuk segera kembali bekerja. Menteri Kesehatan, Cho Kyoo Hong, menginformasikan bahwa sekitar 4% dari total 36.000 klinik swasta telah menyatakan akan bergabung dalam aksi protes yang dijadwalkan pada Selasa, 18 Juni 2024.

“Pada hari ini, jam 9 pagi, kami akan mengeluarkan perintah untuk kembali bekerja guna meminimalisir gangguan pada layanan kesehatan,” kata Cho dalam sebuah pernyataan yang dikutip oleh Japan Times. Keputusan ini muncul setelah upaya negosiasi dengan dokter muda gagal, meski perintah kerja sebelumnya telah dicabut di awal bulan sebagai upaya mencapai kesepakatan damai.

Sesuai dengan regulasi yang berlaku, dokter yang mengabaikan perintah ini dapat menghadapi sanksi termasuk penangguhan lisensi praktik mereka dan konsekuensi hukum lainnya.

Presiden Yoon Suk Yeol menyampaikan keprihatinannya terhadap aksi mogok, menggambarkannya sebagai “sangat disayangkan dan memalukan.” “Kami terpaksa mengambil tindakan tegas terhadap kegiatan ilegal yang mengesampingkan kebutuhan pasien,” ujar Presiden Yoon.

Sebuah survei yang dilakukan oleh lembaga jajak pendapat setempat mengungkapkan bahwa 80% responden menolak aksi mogok yang dilakukan oleh para dokter. Terpisah, banyak dokter dan staf medis yang menyuarakan kritik terhadap rencana pemerintah untuk meningkatkan kuota penerimaan mahasiswa kedokteran sebagai solusi untuk mengatasi defisit dokter di negara tersebut.

Para pengajar di fakultas kedokteran juga ikut serta dalam aksi mogok. Data terbaru menunjukkan bahwa lebih dari separuh profesor kedokteran di Rumah Sakit Universitas Nasional Seoul telah melakukan mogok kerja tanpa batas waktu mulai hari Senin, 17 Juni.

Asosiasi Medis Korea telah menyatakan akan melakukan aksi mogok pada tanggal 18 Juni 2024, sebagai bentuk desakan kepada pemerintah untuk merevisi kembali rencana penambahan kuota pendidikan kedokteran.