PADRIRESTAURANT – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah telah menyepakati anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk tahun 2025 sebesar Rp 50,48 triliun. Kesepakatan ini dicapai dalam rapat kerja antara Komisi V DPR RI dengan Menteri PUPR yang berlangsung pada hari Kamis, 13 Februari 2025.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa anggaran ini akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas nasional, termasuk pembangunan jalan, jembatan, bendungan, dan penyediaan air bersih. Selain itu, dana tersebut juga akan dialokasikan untuk program perumahan rakyat guna mendukung pencapaian target satu juta rumah.
Salah satu prioritas utama dalam alokasi anggaran ini adalah percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan Timur Indonesia, yang selama ini dinilai masih tertinggal dibandingkan dengan wilayah Barat. Pembangunan jalan dan jembatan di daerah terpencil diharapkan dapat meningkatkan konektivitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Selain itu, anggaran juga akan digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas infrastruktur yang sudah ada, termasuk pemeliharaan jalan nasional dan penguatan tanggul untuk mencegah banjir. Basuki menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien agar setiap proyek yang direncanakan dapat terlaksana tepat waktu dan dengan kualitas yang baik.
DPR mendukung penuh rencana alokasi anggaran ini dan menekankan pentingnya pengawasan ketat dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut. DPR berharap dengan anggaran yang telah disepakati, Kementerian PUPR dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri Basuki juga berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, serta memastikan bahwa setiap proyek infrastrukturnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.