PADRIRESTAURANT – Kasus pelecehan seksual yang melibatkan seorang pria difabel berinisial IWAS di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), telah menjadi sorotan nasional. Dengan total 17 korban yang melapor, kasus ini menuntut penanganan yang cermat dan adil dari aparat penegak hukum. Anggota DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, meminta kepolisian untuk berhati-hati dalam menangani kasus ini demi memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.
Detail Kasus
IWAS, seorang pria berusia 22 tahun yang lahir tanpa tangan, diduga melakukan pelecehan seksual terhadap 17 korban, termasuk beberapa anak-anak. Modus operandi IWAS adalah dengan mendekati korban di tempat umum, seperti taman, dan membujuk mereka untuk pergi ke penginapan murah di mana pelecehan terjadi125.
Permintaan Anggota DPR
Lalu Hadrian Irfani, anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menekankan pentingnya kepastian hukum dalam kasus ini. Dia meminta agar kepolisian dan kejaksaan menelaah kasus ini dengan cermat dan adil. “Kami minta betul-betul dan harus ada kepastian hukum. Kalau memang hal itu benar terjadi, kami mendukung aparat penegak hukum melanjutkan kasusnya,” ujar Lalu Ari1.
Selain itu, Lalu Ari juga berharap agar kasus serupa tidak terulang kembali. “Kasus ini harus ada kepastian hukum agar masyarakat kita kondusif,” katanya. Dia juga meminta agar pihak kepolisian dan kejaksaan menelaah kasus tersebut dengan cermat dan adil1.
Dukungan dari DPRD NTB
Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, juga menekankan pentingnya penanganan yang adil dan transparan dalam kasus ini. “Kasus pelecehan dilakukan oleh difabel ini, aparat harus dapat mengusut tuntas dan dilakukan secara seadil-adilnya,” kata Isvie dalam sambutannya2.
Pendekatan Inklusif
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengharapkan proses hukum kasus ini dilakukan secara adil dan transparan. Dia juga meminta pendekatan yang bersifat inklusif dengan melibatkan ahli disabilitas dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan bahwa semua aspek terkait kondisi tersangka, termasuk hak-haknya, diperhitungkan4.
Selly juga menekankan pentingnya pendampingan psikologis bagi para korban dan perlindungan privasi mereka. “Rehabilitasi juga harus diberikan untuk para korban. Korban harus mendapatkan akses penuh terhadap pendampingan psikologis dan bantuan hukum selama proses penyidikan dan pengadilan berlangsung,” kata Selly4.
Kesimpulan
Kasus pelecehan seksual yang melibatkan IWAS di Mataram telah menjadi perhatian nasional dan menuntut penanganan yang cermat dan adil dari aparat penegak hukum. Anggota DPR RI dan DPRD NTB menekankan pentingnya kepastian hukum dan pendekatan yang inklusif untuk memastikan keadilan bagi semua pihak. Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan kasus ini dapat diselesaikan dengan adil dan transparan, serta mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.