padrirestaurant.net – Faisal Basri, seorang ekonom senior Indonesia, menyerukan kepada pemerintahan baru di bawah Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk melakukan perubahan strategis terhadap kebijakan ekonomi yang ada. Dia menekankan perlunya mempertimbangkan kembali program hilirisasi yang selama ini menjadi kebanggaan Presiden Joko Widodo, dengan alasan bahwa program tersebut tidak memberikan manfaat optimal bagi negara.
Dorongan untuk Kebijakan Industrialisasi
Basri mengadvokasi bahwa fokus pemerintah seharusnya bergeser dari hilirisasi ke industrialisasi. Menurutnya, kebijakan saat ini lebih menguntungkan investor asing ketimbang kepentingan Indonesia sendiri. Basri berpendapat bahwa kebijakan yang ada harus dihentikan dan diganti dengan pendekatan baru yang lebih menguntungkan bagi bangsa Indonesia.
Evaluasi Dampak Hilirisasi pada Investasi Asing
Program hilirisasi yang ada, menurut Basri, terlalu condong pada keuntungan investor asing, terutama dari China, dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh oleh Indonesia. Basri mengilustrasikan bahwa hasil finansial dari investasi tersebut sering kali tidak hanya tidak mencapai ambang keuntungan yang diinginkan, tetapi juga cenderung mengalami kerugian.
Implikasi Industrialisasi dalam Sektor Tambang
Lebih jauh, Basri menyoroti bahwa dengan adanya pendekatan industrialisasi, hasil pemurnian, khususnya di sektor tambang seperti nikel, tidak perlu diekspor melainkan bisa diproses dalam negeri. Ini akan mencegah hilirisasi yang saat ini mengalirkan produk seperti feronikel ke luar negeri, dan memungkinkan pengembangan industri dalam negeri yang lebih berkembang.
Kritik terhadap Kebijakan Hilirisasi dalam Kampanye
Basri juga menyinggung tentang cara hilirisasi dijadikan topik utama dalam kampanye politik sebagai solusi atas berbagai masalah, namun pada praktiknya, program tersebut justru dianggap merugikan kepentingan nasional.
Persoalan Struktural dalam Kebijakan Hilirisasi
Menurut Basri, masalah dengan hilirisasi berakar pada kebijakan struktural yang memberikan terlalu banyak kemudahan untuk investor asing. Hal ini ditandai dengan insentif besar-besaran yang diberikan kepada investor, khususnya dari China, untuk membangun fasilitas pemurnian dan pemrosesan nikel di Indonesia.
Insentif Pemerintah terhadap Energi dan Dampaknya
Sebagai contoh dari insentif yang tidak seimbang, Basri menunjukkan bagaimana pemerintah menetapkan harga batu bara untuk perusahaan China yang beroperasi di Indonesia jauh di bawah harga pasar, yang pada akhirnya menguntungkan investor asing dan berpotensi merugikan ekonomi Indonesia.
Faisal Basri mengajukan saran kepada pemerintahan mendatang untuk mengalihkan fokus dari hilirisasi ke industrialisasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nasional dan menciptakan hubungan win-win antara Indonesia dan para investor. Kebijakan ini diharapkan dapat mengoreksi ketidakseimbangan yang ada dan mendukung pertumbuhan ekonomi domestik yang lebih mandiri dan berkelanjutan.