padrirestaurant.net – Perserikatan Bangsa-Bangsa, melalui Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR), mengkritik peningkatan penegakan aturan pemakaian hijab bagi perempuan di Iran. Juru bicara OHCHR, Jeremy Laurence, menyampaikan keprihatinan atas penempatan polisi berpakaian sipil yang ditugaskan untuk mengawasi pematuhan aturan tersebut.
OHCHR Laporkan Penyalahgunaan dalam Penegakan Aturan
OHCHR telah menerima laporan yang menunjukkan praktik penegakan aturan hijab oleh polisi berpakaian sipil di Iran yang diterapkan secara keras, terutama terhadap perempuan dan anak perempuan remaja, serta pria yang mendukung mereka. Pelaksanaan tindakan penegakan ini seringkali melampaui batas yang diizinkan oleh hukum internasional mengenai hak asasi manusia.
Inisiatif Penegakan Hijab oleh Garda Revolusi
Garda Revolusi Islam di Iran telah mengumumkan pembentukan suatu badan baru yang bertugas memperketat penegakan aturan hijab. Badan ini diberikan wewenang untuk menerapkan aturan dengan lebih tegas, menunjukkan intensifikasi upaya pemerintah dalam mengontrol pakaian publik.
Pengaruh Penegakan pada Bisnis dan Hak Privasi
Menurut OHCHR, penegakan aturan ini berdampak pada penutupan ratusan bisnis dan peningkatan penggunaan kamera pengawas untuk mengidentifikasi perempuan yang tidak mematuhi aturan hijab saat berkendara, menandakan peningkatan pengawasan oleh negara terhadap kehidupan pribadi warganya.
Seruan PBB untuk Alih Arah Kebijakan
Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Volker Türk, mendesak Republik Islam Iran agar melakukan penghapusan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Beliau menghimbau Iran untuk merevisi aturan serta praktik penegakannya agar sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional.
Legislasi Baru Iran dan Respons Sosial Terhadapnya
Undang-undang baru tentang hijab, yang disahkan di Iran pada September 2023, telah memicu protes sosial yang luas, terutama setelah kematian Mahsa Amini yang terjadi setelah ia ditahan polisi moral atas dugaan pelanggaran aturan hijab di Tehran.
Rincian Hukuman dalam Legislasi Hijab Terbaru
Legislasi baru tersebut mengatur tentang pakaian di tempat-tempat umum dengan ketentuan hukuman yang sangat berat, termasuk ancaman hingga sepuluh tahun penjara bagi yang melanggar, mencakup aturan untuk pakaian perempuan maupun laki-laki di ruang publik.